Menpan: Bekas Koruptor Jadi Pejabat, Tak Bisa Diintervensi | Terasing.com | Cerita Dewasa | Foto Hot | Prediksi Bola

Online Betting Terpercaya Poker dan Domino Online Terbaik Agen Bola Domino Online, Dominobet, Agen Poker, Agen Domino Terpercaya Agen Domino Online Agen Bola Agen poker, judi poker Poker Online Poker Online Terpercaya Bandar Online Terpercaya Pokerclub88 Capsa Susun Bandar Q Bandar Q Agen Online Terpercaya Agen Poker Domino99 Capsa AduQ BandarQ Online Agen Togel Online Asli4D Agen Poker BandarKiu Online ituQQ Agen Judi BandarQ BandarPoker Domino Online Indonesia Agen Judi Online Casino & SportsBook Agen Poker Domino QQ Online Agen Poker Domino QQ Online Judi Poker Domino 99 Online Judi Poker Domino 99 Online Agen Togel Nasional Online Poker Online Judi Casino dan Togel Online Indonesia Poker Online
Top Live Score dan Prediksi Online Live Togel Agen Judi Bola SBOBET Casino & Taruhan bola Online
Texas Poker Uang Asli Golbet88 - Agen Bandar Betting Bola Online

Menpan: Bekas Koruptor Jadi Pejabat, Tak Bisa Diintervensi

Poker Online Poker Online

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan, keputusan pengangkatan Azirwan, mantan terpidana kasus korupsi di Pulau Bintan, menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Riau, tak bisa diubah. Menurutnya, hal itu sudah menjadi kewenangan kepala daerah setempat.

Azwar Abubakar

“Untuk pengangkatan tidak perlu pertimbangan ke pusat karena otonomi daerah. Lagi pula, undang-undang tidak mengatur itu,” ujar Azwar, Selasa (16/10/2012) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Azwar menjelaskan, sanksi bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang terkena jeratan hukum beragam. Ada yang diberhentikan secara tidak hormat, ditunda pengangkatannya, atau diturunkan jabatannya.

“Kalau ada yang tidak setuju, baru bisa banding terhadap atasannya ke saya. Nanti saya bisa memperkuat atau mengurangi,” ujarnya.

Azwar menilai, pengangkatan Azirwan bukanlah sebuah tren. Ia menyadari bahwa sanksi hukum bagi PNS masih terlalu ringan sehingga mengurangi efek jera.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II Hakam Naja meminta agar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan Reformasi Birokrasi) mengekspos para pejabat yang terlibat kasus hukum. “Efek jera bagi yang melakukan, dan efek gentar bagi yang belum, tidak ada artinya dengan peristiwa ini. Menpan harus merilis, diekspos sehingga bisa menjadi pelajaran kepala daerah agar tidak serampangan mempromosikan orang,” kata Hakam.

Azirwan, mantan terpidana korupsi dalam kasus alih fungsi hutan lindung di Pulau Bintan, diaktifkan kembali sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, beberapa waktu lalu. Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan itu bebas dari tahanan sekitar tahun 2010. Azirwan dan Al Amin Nasution (waktu itu anggota Komisi IV DPR) ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, pada 8 April 2008.

Azirwan divonis 2 tahun 6 bulan penjara dan membayar denda Rp 100 juta atau subsider tiga bulan penjara. Azirwan terbukti menyuap Al Amin terkait pembahasan alih fungsi hutan lindung di Bintan pada 2008.

Share this post:

Recent Posts